Gagal Pelaksanaan, Kegiatan DAM Pengendali Disbun Terancam Timbulkan KN

BerandABengkulu.com, BENGKULU UTARA – Polemik gagalnya dua usulan kegiatan pembangunan embung di dua desa Kabupaten Bengkulu Utara, yakni desa Gunung Selan dan Kecamatan Arga Makmur, dan desa Sawang Lebar semakin melebar.

Selain kegiatan yang tiba-tiba dialihkan didesa lain, juga kegiatan yang sudah tercantum didalam RUP LPSE ini, tidak sesuai dengan usulan awal dari desa. Dimana, dari usulan pembuatan embung menjadi pembuatan DAM Pengendali. Terbaru, batalnya kegiatan ini dikerjakan di desa Gunung Selan dan Sawang Lebar, terancam akan menimbulkan kerugian negara (KN).

Pasalnya, kegiatan yang sudah masuk dalam perencanaan dan sudah disetujui oleh pihak legislatif ini, telah menguras anggaran APBD yang tidak sedikit. Diantaranya, terbuang sia-sia kegiatan perencanaan yang disinyalir tembak diatas kuda. Dimana didalamnya, include mulai dari survei, verifikasi dan pengeluaran lainnya seperti perjalanan dinas. Sehingga, jika kegiatan ini batal dikerjakan, dapat dipastikan tidak hanya merugikan masyarakat dua desa tersebut, tapi juga negara dirugikan dengan pengeluaran atas perencanaan yang gagal.

Menanggapi hal ini, Plt Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara, Sasman, ketika dikonfirmasi tidak menampik hal tersebut. Namun, pihaknya membantah jika dua kegiatan yang dialihkan ini, menimbulkan kerugian negara. Mengingat dalihnya, dua kegiatan yang batal dikerjakan didesa Gunung Selan dan Sawang Lebar ini, akan dikerjakan didesa Suka Makmur Kecamatan Giri Mulya Bengkulu Utara.

“Tidak ada negara dirugikan akan hal ini, kegiatan ini akan tetap berjalan. Hanya saja tidak bisa dikerjakan di dua desa tersebut,’ ujarnya.

Sasman pun membeberkan, gagalnya dikerjakan kegiatan di dua desa tersebut, memiliki berbagai alasan. Diantaranya, untuk desa Gunung Selan, dimana usulan kegiatan tersebut, Kepala Desa hanya sebagai mengetahui, tetap tidak bisa dikerjakan. Lantaran, kelompok yang mengusulkan mengundurkan diri atas kegiatan tersebut.

“Untuk Gunung Selan, bagaimana kita mau mengerjakannya. Justru menyalahi, karena kelompok yang mengusulkan telah mengundurkan diri,” bebernya.

Terkendala Kondisi dan Situasi

Sementara itu, untuk di desa Sawang lebar. Sasman membeberkan lebih jauh, memiliki alasan yang berbeda, yakni tidak mendukungnya kondisi dan situasi di wilayah itu untuk dibangun DAM pengendali. Mengingat, selain informasinya pembebasan lahan yang masih bermasalah, juga tempat yang akan dibangun tidak mendukung.

“Tidak bisa lah dibangun, jika didesa tersebut administrasinya masih konflik, terlebih lagi wilayah yang akan dibangun itu, kondisinya tidak mendukung,” tandasnya.

Maka dari itu, pihaknya mengambil kebijakan untuk melakukan pergeseran anggaran, yang mana kegiatan yang semestinya dikerjakan didua desa tersebut, akan dikerjakan di tempat lain.

“Bukan mudah melakukan pergeseran anggaran, saya berupaya agar seluruh dana APBD yang sudah di gelontorkan ke dinas Perkebunan ini, dapat terserap dengan baik, kendati itu harus melakukan beberapa perubahan kebijakan,” tutupnya.

Untuk diketahui, salah satu desa yang mendapatkan dua paket embung sekaligus. Desa Suka Makmur Kecamatan Giri Mulia. Tahun ini, desa tersebut mendapatkan dua paket embung/DAM Pengendali. Dan infomasi dua paket tersebut, sudah tayang di SIRUP LPSE Bengkulu Utara.

Karno, Kepala Desa Suka Makmur membenarkan jika desanya tahun ini, mendapatkan dua paket proyek embung dari dinas Perkebunan.

“Iya, tahun ini kami ada dua paket proyek embung dari dinas perkebunan namun satunya masih ada masalah hibah. Namun, akan kami selesaikan,” jelasnya.

Disinggung mengenai proposal yang diajukan ke pihak dinas perkebunan, Karno mengatakan jika proposal yang pihaknya ajukan berupa embung, bukan Dam Pengendali.

Sebagai pengingat, ada dua paket proyek embung yang semula rencananya akan dibangun di Desa Sawang Lebar Kecamatan Tanjung Agung Palik dan Desa Gunung Selan Kecamatan Kota Arga Makmur.

Namun sayang, rencana pembangunan dua paket tersebut, dibatalkan oleh tim survei. Dengan alasan, tidak cocok lokasi dan proposal yang diajukan kedua desa tersebut, berubah nama menjadi Dam Pengendali. Sehingga, dua paket tersebut terpaksa dibatalkan.

Laporan : Dikkie
Editor : Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial