PAD Alat Berat PUPR BU, Disinyalir Ditilep Oknum

BerandABengkulu.com, BENGKULU UTARA – Penyewaan alat berat UPTD workshop Dinas PUPR, hingga saat ini tercatat masih sangat minim masuk ke setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini terungkap, seperti diungkapkan oleh staf Perencanaan Keuangan Dinas PUPR BU, Jamila mengungkapkan setoran PAD dari alat berat hingga saat ini baru sebesar Rp 14,5 juta. Masih jauh dari target yang ditetapkan, pada tahun 2019 sebesar Rp 100 juta.

Masih minimnya setoran PAD ini menimbulkan indikasi, jika uang yang didapat dari hasil penyewaan alat berat milik pemerintah itu, terindikasi ditilep sejumlah oknum di Dinas PUPR BU.

Pasalnya informasi diterima awak media, sepanjang tahun 2019 ini alat berat workshop cukup banyak mendapat kontrak pekerjaan. Bukan hanya proyek pemerintah, tapi juga pekerjaan di desa yang menggunakan dana desa, untuk pembukaan badan jalan. Dan nilai kontraknya pun tidak sedikit, bisa mencapai puluhan juta untuk satu pekerjaan.

Data yang berhasil dihimpun, alat berat workshop jenis dozer diketahui sempat disewa salah satu desa di Kecamatan Lais, untuk membuka badan jalan sepanjang 2 kilo dengan nilai kontrak sekitar Rp 30-an juta. Dan alat juga bekerja hampir 3 hari, atau lebih dari 23 jam.

Hal inilah terungkap, dugaan PAD diduga ditilep semakin menguat. Sebab, setoran PAD dari penggunaan alat berat di salah satu desa di Kecamatan Lais tersebut, ternyata belum disetor hingga sekarang ke kas daerah.

Menampik hal tersebut, Kepala UPTD workshop, Hadi ketika dikonfirmasi mengakui alat berat yang ia kelola pernah disewa untuk pembukaan badan jalan, di salah satu desa di Kecamatan Lais. Dalam kerjasama ini, pihak desa menyewa dengan sistem kerja per jam, dimana setiap jamnya alat tersebut dibayar Rp 250 ribu.

“Kami hanya mendapat kontrak kerja selama 23 jam. Jika per jam disewa Rp 250 ribu, artinya pendapatan dari sewa hanya Rp 5.750.000,” ujarnya.

Disinggung mengenai setoran PAD alat tersebut, Hadi mengaku memang belum ia setor. Menurut dia, dari biaya sewa sebesar Rp 250 ribu, pihaknya akan menyetor sebesar sebesar Rp 200 ribu per jamnya ke kas daerah, sedangkan Rp 50 ribu untuk upah operator.

Laporan : redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial