DPRD BU Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Reperda APBD 2020

BerandABengkulu.com, BENGKULU UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Bengkulu Utara (BU) melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten BU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020. Rapat digelar di lantai II DPRD BU Kemarin (11/11) dipimpin langsung oleh Ketua DPRD BU Sonti Bakara SH didampingi oleh Wakil Ketua I Juhaili, Wakil Ketua II Herliyanto dan Bupati BU Ir H Mian dan dihadiri oleh seluruh anggota DPRD BU, Forkompinda, Unsur SKPD dan OPD serta organisasi wanita BU.

Bupati BU Ir H Mian saat dikonfromasi awak media mengatakan, bahwa dalam penyusunan Raperda tentang APBD Tahun 2020 tetap berpedoman pada aturan dan dengan asumsi keuangan yang bersumber dari beberapa sektor penerimaan. Dimana pada sisi pendapatan diasumsikan sebesar Rp 1,323 Miliar dimana dikomposisi pendapatan daerah tersebut terdiri dari Asumsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 89 Miliar yang terdiri dari asumsi target penerimaan pajak daerah Rp 17 miliar, asumsi target penerimaan retrisbusi daerah Rp 1,4 miliar. Sedangkan asumsi dari pendapatan daerah lainnya Rp 71 miliar.

“Ya Asumsi penerimaan daerah dari berbagai sumber pendapatan ini sudah kita kelompokan kedalam belanja langsung dan tidak langsung,” kata Bupati Mian

Bupati menambahkan, dengan membandingkan target pendapatan daerah dan belanja daerah terdapat selisih kurang atau defisit anggaran sebesar Rp 13 Miliar yang selanjutnya defisit tersebut akan ditutupi dari pembiayaan netto daerah. Penerimaan pembiayaan daerah adalah Rp 17 miliar yang berasal dari asumsi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Kemudian untuk pengeluaran pembiayaan daerah adalah Rp 3,5 miliar.

“Dengan adanya defisit ini sudah saya sampaikan. Apalagi kekuatan piskal kita hingga saat ini tetap linier-linier saja atau berjalan lurus saja. Tinggal kita mensiasati antar 2 lembaga yakni Eksekutif dan Legislatif adanya skala prioritas.

Lebih lanjut Mian menyampaikan, apalagi di tahun 2020 banyak tersedot di dana Pilkada dan harus menyesuaikan pengahasilan kepala desa sesuai dengan golongan II a. Ini otomatis mempengaruhi terhadap infrastruktur.

“Saya berharap kepada anggita DPRD BU dapat melakukan pembahasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga raperda ini dapat kita selesaikan bersama dalam waktu yang tidak begitu lama,” tandasnya.

Laporan : Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram