Lagi, Keluarga Miskin Bengkulu Utara Belum Enyam Sama Sekali Bantuan Pemerintah

BerandABengkulu.com, BENGKULU UTARA – Lagi, satu keluarga miskin, bahkan termasuk fakir miskin belum pernah sama sekali menerima bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun bantuan Pemerintah lainnya. Keluarga tersebut, terpaksa menumpang di tanah warga, dan kondisi rumahnya yang tak begitu layak huni, berdinding seadanya yang berada di wilayah Kecamatan Padang Jaya Bengkulu Utara.

Diketahui, kepala keluarga bernama Epi (43) bersama istrinya, Wasita (35) dan ketiga anaknya yang masih butuh perhatian sekolah, telah menumpang di tanah tetangga selama hampir enam tahun. Kepala keluarga itu, belum masuk dalam daftar (DBT).

Ditemui awak media, Epi mengatakan dia bersama keluarganya masih menumpang di tanah warga. Dimana, beliau mengatakan untuk makan sehari hari saja masih kesusahan. Ia pun menerangkan, rumah yang ditempati Epi selama ini pun, atap dan dinding atas kemurahan hati bantuan masyarakat setempat, dan atapnya juga dari genteng bekas sisa rumah warga yang sudah tidak terpakai, termasuk tiang dari kayu, dan dinding bambu, sehingga saat hujan, air masuk dalam rumah. dan terasa dingin, tanpa adanya listrik dan berlantai tanah.

“Saya hanya seorang buruh, yang bekerja serabutan sebisa saya. Tetapi, tidak setiap hari itupun kalau ada, karena tergantung ada teman ada yang mengajak atau tetangga yang meminta,” ujarnya.

Ia pun, mengaku belum pernah mengenayam yang namanya bantuan pemerintah. Seperti, bantuan PKH ataupun bantuan lainnya, terlebih lagi, jaminan kesehatan yang katanya ada bantuan pemerintah.

“Saya tidak muluk-muluk minta, kalau dikasih kami pun tidak keberatan menerima. Namun, saat ini kami benar-benar belum pernah mengenyam bantuan apapun dari pemerintah, sejak saya tinggal disini dan sudah berdomisili disini dengan dibuktikan dari Kartu Keluarga saya,” keluhnya.

Mirisnya, menanggapi hal ini Kades Padang Jaya Karyadi, tidak bisa berbuat banyak atas aliran bantuan pemerintah. Karena, dalih kades bantuan itu merupakan kewenangan pemerintah pusat, dimana penentuannya bukanlah dari desa. Sementara, data BDT yang diajukan merupakan data yang diberikan pemerintah, yang mana pihak desa hanya bisa mencoret bukan menggantikan.

“Iya mas, berdasarkan laporan yang ada, kami dari pihak pemerintah desa belum bisa memasukkan yang bersangkutan dalam usulan bantuan. Karena, dia adalah warga pindahan dan belum membawa surat pindah dasar untuk mendapatkan bantuan adalah data penduduk berbasis NIK,” dalihnya.

Ironisnya, pernyataan Kades ini berbanding terbalik dengan fakta yang semestinya terjadi. Pasalnya, Keluarga Epi sudah memiliki domisili serta Nomor Induk Keluarga yang berdomisili di wilayah tersebut. Selain itu, pantauan awak media. Lantaran tidak ada biaya serta merasa malu, salah satu anak tertua Epi putus sekolah, sejak Sekolah Dasar.

Laporan : Aris
Editor : Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram