DPRD Bengkulu Utara Terima Dokumen Nota Pengantar APBD Tahun 2023

BerandABengkulu.com, BENGKULU UTARA – Jelang akhir tahun 2022, Pemkab Bengkulu Utara mulai menggeber APBD Tahun Anggaran 2023. Ini terlihat dari, disampaikannya Nota Pengantar Raperda APBD TA 2023 oleh Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an, dalam Rapat Paripurna yang digelar oleh DPRD Bengkulu Utara Selasa (8/11) di ruang rapat kantor DPRD BU. Dalam rapat ini, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD BU Sonti Bakara, SH didampingi Waka II Herliyantor Hazadin.

Dalam penyampaiannya, Bupati BU Ir. H Mian, mengatakan APBD TA 2023 tetap fokus utama pembangunan. Dalam Nota pengantar R-APBD 2023, diharapkan usulan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara untuk dijadikan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, yang telah berpedoman pada PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolahan keuangan daerah dan peraturan Menteri dalam negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, serta peraturan Menteri dalam negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2023.

“Tujuan utama penyusunan pengantar Nota Keuangan Raperda APBD Tahun Anggaran 2023 adalah untuk memberikan gambaran, terkait arah kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan melalui program dan kegiatan. Serta, penentuan pengalokasian anggaran. Selain itu, untuk menetapkan urutan prioritas program dan kegiatan dari setiap urusan pemerintahan, serta menentukan prioritas plafon anggaran setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023,” ujar Mi’an.

Mi’an pun membeberkan lebih jauh, Dalam R-APBD 2023, nilai pendapatan diasumsikan sebesar Rp. 1.1 T, yang terdiri dari PAD diasumsikan sebesar Rp. 83 M, pendapatan transper diasumsikan Rp. 1 T, lain -lain pendapatan daerah yang sah diasumsikan sebesar Rp. 16 M. Jika dibandingkan, antara target pendapatan daerah dan belanja daerah. Ia pun menjelaskan, terdapat selisih kurang atau defisit anggaran sebesar minus Rp. 37,5 M. Definisit tersebut, akan dititupi dari pembiayaan netto daerah. Penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 40 M, yang berasal dari asumsi sudah lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah, direncanakan sebesar Rp. 2,5 M.

“Percepatan implementasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten BU, yang selanjutnya menjadi landasan bagi setiap program Pemkab BU. Dalam mewujudkannya, kami pihak eksekutif berharap R-APBD Tahun 2023 dapat dijadikan Perda APBD Tahun 2023,” bebernya.

Ia pun menambahkan, berdasaran telah dikeluarkannya surat Informasi resmi alokasi transper ke daerah (TKD) tahun anggaran 2023 melalui surat direktur jenderal perbangan keuangan kementerian keuangan RI Nomor : S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2022 tentang penyampaian rincian alokasi transper ke daerah tahun anggaran 2023. Terdapat Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 600.336.606.000.00,-, kemudian untuk penggajian Formasi PPPK sebesar Rp. 37.939.518.000,-, Penepatan kelurahan Rp. 1. 000.000.000,-, Bidang Pendidikan Rp. 85.351.104.000,-, Bidang kesehatan Rp. 50.287.723.000,-, Bidang PU Rp. 22.448.833.000,-. Dimana, DAU tidak ditentukan peruntukannya sebesar Rp. 403.390.428.000. Selain itu, pendapatan dari Dana bagi hasil (DBH) mencapai Rp. 101 M, Dana Alokasi Khusus (DAK-FISIK) Rp. 70 M, Dana alokasi khusus (DAK NON FISIK) Rp. 165 M, Dana insentif fiskal Rp. 10 M, Hibah ke daerah Rp. 2,2 M.

“Untuk ke depan, kita tetap fokus utama memenuhi harapan masyarat terkait pembagunan infrastruktur diberbagai bidang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kita,” tambahnya.

Merespon hal ini, Ketua DPRD BU Sonti Bakara, SH menyampaikan apresiasinya kepada pihak eksekutif yang mengejar jadwal untuk pembahasan APBD TA 2023. Sehingga, dengan adanya pembahasan sesuai jadwal ini, diharapkan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang teah ditetapkan oleh aturan.

“Kita ucapkan terimakasih kepada pak Bupati BU, yang sudah sesuai jadwal untuk menggeber APBD 2023. Ini jelas, hal yang sangat kita tunggu. Dengan harapan, tahapan pembahasan dapat terlaksana sesuai tepat waktu sebagaimana diamanatkan oleh peraturan dan perundang – undangan,” singkat Sonti.

Laporan : Yedi Suryadi
Editor : Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *