Kendis Bekas Bupati Dan Ketua DPRD Jadi Incaran

BerandaBengkulu.com, BENGKULU UTARA – Sepertinya lelang Kendaraan Dinas (Kendis) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara (BU) tahun 2018 ini, bakal seru. Bagaimana tidak, kendis yang pernah digunakan Bupati BU Imron Rosyadi, yakni Toyota Fortuner warna hitam, lansiran tahun 2006 dengan Nomor Polisi (Nopol) dinas BD 1 D dengan kapasitas 2700 CC, bakal jadi rebutan. Hal ini tidak dibantah oleh Kepala BPKAD BU Drs. H. Kisro Zanito, MM, M.Si kepada awak media.

” Iya, mobil bekas mantan Bupati BU juga ikut dilelang, mengingat yang bersangkutan sendiri (Imron Rosadi,red) tidak menginginkan lelang kendis pembelian langsung lantaran ia termasuk dalam mantan petinggi pejabat negara, sehingga diikut sertakan dalam lelang tahun ini,” ungkapnya.

Tidak hanya itu sambung Kisro, kendis dengan spek yang sama yang pernah digunakan oleh mantan Ketua DPRD BU Buyung Satria, dengan warna silvernya juga diikutsertakan dalam lelang tahun 2018 ini. Hal ini mengingat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2014, dimana disebutkan yang berhak mengikuti lelang pembelian langsung bukan sembarangan orang, melainkan hanya khusus mantan pejabat negara. Sementara Legislatif yang berada di Kabupaten, berdasarkan acuan tersebut bukan termasuk kategori mantan pejabat negara.

” Kendis bekas Ketua DPRD juga diikutsertakan dalam lelang tahun ini, karena tidak bisa dimiliki oleh mantan Legislatif Kabupaten sesuai dengan aturan yang berlaku,” tandasnya.

Lebih jauh Kisro menjelaskan, disebutkan oleh aturan tersebut kriteria mantan pejabat negara meliputi sesuai dengan poin pasal 2 ayat 1 pada PP tersebut, yakni setiap penjualan barang milik negara atau daerah berupa kendis dapat dilakukan kepada pejabat negara, mantan pejabat negara, pegawai ASN, anggota TNI atau anggota Polri. Kemudian ayat keduanya, penjualan barang milik negara atau daerah sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui lelang.

” Bukan hanya pejabat negara saja yang dapat membeli aset kendis tanpa melalui lelang, namun ada beberapa institusi lainnya yang juga dapat,” bebernya.

Sementara untuk khusus pejabat negara atau mantan pejabat negara, didalam aturan ini dijelaskan juga. Pejabat negara yang dimaksud untuk didaerah meliputi, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati atau Walikota dan Wakil Bupati atau Wakil Walikota dan Pejabat Negara lainnya, yang ditentukan oleh undang-undang.

” Kalau didalam aturan ini, Ketua DPRD dan Wakil DPRD bukan termasuk pejabat negara. Jadi tidak bisa mengikuti lelang pembelian langsung tersebut. Namun saya juga tidak tahu, kalau ada aturan lain yang menyebutkan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD pejabat negara, mungkin saja bisa dilakukan,” tandasnya.

Sambungnya, aset kendis dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pejabat negara pemegang tetap kendis tersebut, dengan catatan kendis tersebut, telah berusia paling singkat empat tahun. Kemudian, terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru. Selanjutnya terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut. Lalu sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

” Permohonan penjualan kendis dapat dilaksanakan pada tahun terakhir periode jabatan pejabat negara. Kendis yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak satu unit kendaraan bagi satu orang pejabat negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan. Jadi sejauh ini, untuk di Kabupaten BU pejabat negara yang bisa seperti halnya mantan Bupati BU Imron Rosyadi, ataupun mantan wakil Bupati Salamun. Namun sejauh ini, belum ada pengajuan dari mereka untuk membeli langsung kendis yang pernah mereka gunakan saat menjabat dulu. Sehingga, kita lelang tahun ini,” tutupnya.

 

Laporan : Effendi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *