KPU BU Gelar Rapat Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019

BerandABengkulu.com, BENGKULU UTARA – Sesuai dengan amanat peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI), setelah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, untuk segera melakukan evaluasi fasilitasi kampanye. Terkait dengan hal tersebut pihak KPU Kabupaten Bengkulu Utara (BU) melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Fasilitasi Pemilu Serentak Tahun 2019.

Kegiatan tersebut berlangsung di Sawah Resto Desa Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur, kemarin (25/7). Kegiatan Rakor ini diikuti oleh 10 Parpol peserta pemilu, Bawaslu, pihak yang terlibat dalam pemasangan APK yaitu TNI dan Polri, Satpol PP, sejumlah LSM dan juga Media yang ada di Kabupaten BU.

Ketua KPU BU Roges Mawansyah SE ME, ketika ditemui awak media usai kegiatan tersebut mengatakan bahwa Rakor ini dilakukan guna mengetahui kendala dan masalah yang dihadapi pada saat pelaksanaan kampanye dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019, hal ini untuk dapat menjadi koreksi dan perbaikan, guna penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilu yang lebih baik lagi kedepannya.

“Rakor ini kita laksanakan guna mengetahui masalah maupun kendala yang dihadapi peserta pemilu saat tahapan kampanye yang lalu, sehingga kita bisa mengevaluasi, kedepan sehingga dapat meminimalisir kesalahan ataupun permasalahan yang ada,” kata Roges.

Roges menambahkan, bahwa dalam Rakor ini juga pihaknya mendapatkan penekanan dan perhatian dari para peserta untuk segera dievaluasi oleh pihak KPU dalam melaksanakan Pemilu kedepannya, diantaranya terkait permasalahan foto yang ada di kertas surat suara, dimana dalam pemilu tahun ini untuk foto calon tidak tercantum, selain itu juga terhadap pelangaran-pelanggaran yang ditemukan dalam pelaksanaan kampanye. Serta permasalahan terkait baliho dan jyga permasalahan dalam pelkasanaan kampanye menggunakan fasilitas negara.

Adapun penekanan dalam evaluasi ini, dibahas beberapa temuan-temuan yang terdapat selama masa kampanye pemilu 2019, diantaranya yaitu Baliho Caleg di Rumah Dinas Bupati Bengkulu Utara, penggunaan fasilitas negara sebagai alat kampanye lainnya yaitu menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan adanya money politik.

“Semua sudah dibahas didalam Rakor tadi, dan kami berharap hal-hal yang seperti ini kedepannya bisa ditangani lebih baik dan tentu harapan kami hal ini bisa dicegah agar tidak terjadi lagi,” harapanya.

Lebih lanjut, Roges menyampaikan bahwa selain permasalahan dan temuan dalam kampanye, para peserta juga membahas permasalahan anggran, dimana untuk dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 untuk anngaran kampanye untuk di KPU Kabupaten tidak ada, hanya ada di tingkat KPU provinsi.

“Ya untuk permasalahan anggran kampanye di tingkat Kabupaten BU diadakan kembali terkhsusunya untuk anngaran publikasi dimedia,” tukasnya.

Laporan : Dikkie
Editor : Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *