Penerapan Pembayaran Non Tunai, BPKAD lakukan Evaluasi

BerandABengkulu.com, BENGKULU UTARA – Terhitung tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sudah menerapkan transaksi non tunai, untuk semua teknis pembayaran atau pengeluaran. Semua proses pembayaran, yang dananya dibebankan melalui APBD Bengkulu Utara 2019, sudah berjalan melalui transfer ke rekening, seluruh pengeluaran tidak lagi dibayarkan secara manual atau cash money. Namun ironisnya saat ini, pemberlakuan system non tunai ini masih terkendala sarana dan prasarana pihak Bank terkait. Hal ini diakui oleh Kepala BPKAD BU Fitriansyah.

“System non tunai ini, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/S, tentang implementasi Transaksi Non Tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota se Indonesia,” ujarnya.

Fitriansyah mengungkapkan, mulai dari pembayaran gaji ASN, honorer, belanja barang dan jasa, belanja modal, Pemkab Bengkulu Utara sudah terapkan sistem transaksi non tunai. Namun ia tidak menampik, jika kendala sarana dan prasarana saat ini yang dinilai belum dapat mengimbangi pemberlakuan system ini.

“Alhamdulillah kita sudah terapkan pembayaran Non Tunai di awal tahun 2019, menyangkut sarana dan prasarana kita tidak bisa berbuat banyak. Mengingat, itu tergantung dengan Bank terkait. Harapannya, ini dapat ditindaklanjuti oleh pihak bank terkait agar memenuhi sarana dan prasarana, agar antrian di ATM tidak terjadi,” imbuhnya.

Selain itu diakuinya, dalam pelaksanaannya memang ada beberapa kendala yang dialami oleh pelaksanaan pengelolaan keuangan di level Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Lebih lanjut dijelaskannya, dari evaluasi pembayaran non tunai, ada sejumlah kendala yang dialami pengelolaan keuangan di masing-masing OPD. Pihaknya selaku pengelolaan keuangan daerah, telah melakukan evaluasi terhadap beberapa pelaksanaan non tunai yang ada di OPD Bengkulu Utara.

“Dalam evaluasi bersama OPD, kita menemukan berbagai macam keluhan dan persoalan yang disampaikan oleh pejabat pengelola keuangan OPD, salah satu yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai. Kita sudah himpun dari persoalan yang disampaikan OPD dari berapa persoalan itu, telah dicarikan solusinya. Memang dari awal, membuat kebijakan dalam transaksi non tunai, ada pengecualian. Maksimal pembayaran Rp. 1 juta bisa dibayarkan dengan pola tunai. Evaluasi sangat perlu dilakukan, agar di kedepan tidak ada persoalan atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dan seluruh program non tunai, bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Laporan : Dikkie
Editor : Redaksi

Satu tanggapan untuk “Penerapan Pembayaran Non Tunai, BPKAD lakukan Evaluasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *