Puluhan Warga Tanjung Putus Gruduk Kantor DPRD, Sampaikan Aspirasi BLT Tidak Tepat Sasaran

BerandABengkulu.com BENGKULU UTARA – Massa yang didominasi emak-emak, kembali melancarkan aksi damai untuk menyampaikan aksi protes pembagian bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara, yang dinyatakan tidak tepat sasaran dan tidak adil. Aksi ini dilakukan didepan Kantor DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Kamis (18/20). Menariknya, aksi itu warga datang sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan, karena menilai Pemerintahan mulai Kabupaten hingga desa era Mi’an dinilai tidak pro rakyat.

Dalam hal ini, dalam aspirasinya mengadu kepada dewan, warga hanya meminta kejelasan dan bantuan Anggota Perwakilan DPRD terkait penerima bantuan sosial (bansos) dampak Covid-19 itu, yang dinilai masih pilih kasih dan tumpang tindih. Aksi masa sempat kesal, pasalnya mereka harus menunggu cukup lama berpanas panasan diterik matahari, karena pihak anggota dewan yang akan di temui tidak berada di tempat.

Dihadapan media, Surni (40) menyampaikan uneg-unegnya warga yang mengeluarkan pendapatnya, semua yang hadir kemari meminta bansos BLT – DD tersebut, dibagi secara adil dan tidak tumpang tindih, serta pilih kasih. Dengan harapan, dapat dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

“Kami datang kesini, menyampaikan aspirasi demi menuntut keadilan. Kami menuntut pembagian BLT itu, bisa sesuai kriteria dan tepat sasaran. Selain itu, kami meminta kepada aparat desa, agar memberikan hak-hak kami dan jangan ada pilih kasih. Sebab, kami selama ini tidak pernah mendapatkan bantuan apa pun, padahal kami juga terdampak corona,” kata Surni

Ia juga menyebutkan, masih banyak warga di desanya yang dilihat dari segi ekonomi sangat mampu, hingga mempunyai kendaraan roda empat. Menariknya, justru menjadi penerima. Kemudian, penerima bantuan PKH Dan BPNT, didesanya juga masih menerima Bantuan BLT – DD. Sedangkan, warga lainnya yang janda miskin dan lansia belum tersentuh bantuan apapun dari pemerintah, seperti PKH atau BPNT apalagi seperti Bantuan BLT – DD hingga BST.

“Kami merasa kesal mas, berulang kali warga kami yang janda lansia dan kurang mampu, tidak mendapatkan bantuan apa apa. Padahal, data sudah diminta, malah bisa di katakan sudah berulangkali, tapi nyatanya nihil dan warga miskin yang tidak dapat bantuan hanya jadi penonton,” keluhnya.

“Kami 71 warga datang, karena berulang kali mendatangi pihak aparat desa, dan kecamatan tetapi tidak ada di respon hanya berkata “Kami khilaf” Kata Kus Inda Harianto selaku Kades Tanjung Putus. Yang menariknya lagi, data yang di laporkan ke pihak DPMD, bahwasanya jumlah data warga penerima Bantuan BLT – DD sebanyak 43 warga, akan tetapi setelah ditanya ke pihak desa hanya berjumlah 39 orang,” jelasnya.

Mengingat, setelah sekian lama penantian di depan gedung anggota dewan dan belum ada kejelasan, maka akhirnya dari beberapa warga desa tanjung putus diminta bermediasi bersama Camat Kerkap Novi Indra, agar kembali ke daerahnya.

“Untuk hal ini, saya sebagai camat juga belum bisa memastikan bagaimana kelanjutanya nanti. Akan tetapi, kita tetap menunggu regulasi yang ada, sebab aturan pembagiaan BLT – DD bukan perda maupun perbup, akan tetapi kami meminta agar nanti setelah kejadian ini, pemerintah desa secepatnya memberikan pengarahan yang jelas,” kilah Camat.

Alhasil, setelah mendengarkan penjelasan pihak kecamatan. Dengan berat hati, warga pun meninggalkan gedung DPRD, akan tetapi jika pihak desa belum memberikan kepastian yang jelas, rombongan warga akan kembali lagi ke gedung DPRD untuk tujuan yang sama.

Laporan : Aris
Editor : Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *